INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

Pada tahun 1595 Coenelis de Houtman yang sudah merasa mantap, mengumpulkan modal untuk membiayai perjalanan ke Timur Jauh. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan De Keyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran menuju Nusantara. Selama dalam pelayaran itu selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis. Pada bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpin oleh De Houtman berhasil berlabuh di Banten.

A.   VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)

Atas prakarsa dari dua tokoh Belanda, yaitu : Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah :

a.    Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.

b.    Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.

c.    Untuk membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, oleh pemerintah Belanda VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal sebagai Hak Octroi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.      Monopoli perdagangan

2.      Mencetak dan mengedarkan uang

3.      Mengangkat dan memberhentikan pegawai

4.      Mengadakan perjanjian dengan raja-raja

5.      Memiliki tentara  untuk mempertahankan diri

6.      mendirikan benteng

7.      menyatakan perang dan damai

8.      mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar VOC menerapkan monopoli perdagangan. Bahkan pelaksanaan monopoli VOC di Maluku lebih keras dari pada pelaksanaan monopoli bangsa Portugis. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut :

1.      Verplichte Leverantie

2.      Contingenten

3.      Ekstirpasi

4.      Pelayaran Hongi

SISTEM BIROKRASI VOC

Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah dikuasai, VOC mengangkat seorang Gubernur Jendral yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad Van Indie (Dewan India). Di bawah Gubernur Jendral diangkat beberapa Gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah Gubernur terdapat beberapa Residen yang dibantu oleh Asisten Residen. Sedangkan pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan kepada pemerintahan tradisional seperti raja dan bupati. Sistem pemerintaha seperti ini disebut dengan sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect Rule).

 

KEMUNDURAN VOC

Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1.   Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC

2.   Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC

3.   Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar

4.   Adanya persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain, seperti kongsi dagang Portugis (Compagnie des Indies) dan kongsi dagang Inggris (East Indian Company).

5.   Hutang VOC yang sangat besar

6.   Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran

7.   Berkembangnya faham liberalisme, sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan

8.   Pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. menganggap badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris, sehingga VOC harus dibubarkan.

Pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC (octroi) dihapus. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda.

B.   MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.

Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.

C.   MASA PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS

1.  LATAR BELAKANG

Karena secara geografis letak Belanda dekat dengan Inggris, Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Sehingga pada tahun 1806, Perancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk “Koninkrijk Holland” (Kerajaan Belanda) sebagai gantinya. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai raja Belanda. Hal ini berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Belanda-Perancis. Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia (1808 – 1811. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama “mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris”.

2.  KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS

a.    Bidang Birokrasi Pemerintahan

1.      Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan agak masuk ke pedalaman

2.      Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping Gubernur Jendral dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat.

3.      Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.

b.    Bidang Hukum dan Peradilan

1.      Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu :

a.       Pengadilan untuk orang Eropa

b.      Pengadilan untuk orang Pribumi

c.       Pengadilan untuk orang Timur Asing

2.      Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta.

c.    Bidang Militer dan Pertahanan

1.      Membangun jalan antara Anyer – Panarukan. Jalan ini penting sebagai lalu-lintas pertahanan maupun perekonomian.

2.      Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa. Hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar sebab ada blokade Inggris di lautan.

3.      Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

d.    Bidang Ekonomi dan Keuangan

1.      Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.

2.      Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajb (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.

3.      Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).

e.    Bidang Sosial

1.      Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan.

2.      Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan.

3.      Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

Louis Bonaparte sebagai raja Belanda, akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Apabila diteruskan lebih lama lagi, maka dikhawatirkan akan memperburuk citra Belanda di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang Panglima Perang yang kemudian dikerahkan ke medan Rusia.

D.   MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (Masa Interegnum) 1811 – 1816

1.    LATAR BELAKANG

Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jendral Jansen, tidak mampu menahan serangan musuh, sehingga terpaksa menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda – Perancis ini ditandai dengan Kapitulasi Tuntang, yang isinya sebagai berikut :

1.      Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris

2.      Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris

3.      Semua pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.

4.      Semua hutang Pemerintah Belanda yang dulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.

Kapitulasi Tuntang ini ditandatangani pada tanggal 18 – 9 – 1811, oleh S. Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11 – 9 – 1811, raja muda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Jawa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia.

2.    KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THOMAS STAMFORD RAFFLES

a.  Bidang Birokrasi Pemerintahan

Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan sebagai berikut :

1.      Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.

2.      Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.

3.      Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

b.  Bidang Ekonomi dan Keuangan

1.      Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat.

2.      Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent).

3.      Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

c.  Bidang Sosial

1.      Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

2.      Penghapusan perbudakan.

3.      Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan Harimau.

d.  Bidang Ilmu Pengetahuan

Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan, seperti :

1.      Ditulisnya buku berjudul History of Java.

2.      Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi

3.      Dirintisnya Kebun Raya Bogor

3.   BERAKHIRNYA KEKUASAAN THOMAS STAMFORD RAFLLES

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London, 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut :

1.      Indonesia dikembalikan kepada Belanda

2.      Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap ditangan Inggris

3.      Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

E.   MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (Nederlandsch Indie) (1816 – 1942)

1.    Pemerintahan Komisaris Jendral

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah Pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari tiga orang, yaitu : Flout, Buyskess dan Van Der Capellen. Mereka berpangkat komisaris Jendral. Masa peralihan ini hanya berlangsung dari tahun 1816 – 1819. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang Gubernur Jendral Van Der Capellen (1816-1824)

Dengan berdirinya Singapura maka timbullah perselisihan mengena batas-batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda. Masalah ini kemudian diselesaikan lewat Treaty of London, 1824, yang isinya sebagai berikut :

1.      Kedua negeri (Belanda dan Inggris) berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.

2.      Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan (Benggala, Gujarat, Malaka dan Singapura

3.      Inggris menarik diri dari nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka dan Belitung.

4.      Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, karena Aceh dijadikan Bufferstaat yaitu daerah pemisah antara Kekuasaan Belanda di Indonesia dan Inggris di Singapura dan Malaka.

5.      Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.

Pada kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itulah usulan Van Den Bosch untuk melaksanakan Cultuur Stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap dapat memberikan keuntungan  yang besar bagi negeri induk.

F.    PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (CULTUUR STELSEL) PADA TAHUN 1830 - 1870

a.  Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

1.      Di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang besar.

2.      Terjadinya Perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.

3.      Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20.000.000 Gulden.

4.      Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5.      Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6.      Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk.

b.  Aturan-aturan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834, no. 22, beberapa tahun setelah Tanam Paksa dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual dipasaran Eropa.

2.      Tanah pertanian yang disediakan penduduk, tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

3.      Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.

4.      Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.

5.      Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk.

6.      Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani, akan menjadi tanggungan pemerintah

7.      Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik  pemerintah selama 65 hari setiap tahun.

8.      Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Ketentuan ketentuan tersebut memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat. Dalam prakteknya, sistem tanam paksa seringkali menyimpang, sehingga rakyat banyak dirugikan, misalnya:

1.        Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan.

2.        Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut satu per tiga bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa.

3.        Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkelai.

4.        Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa.

5.        Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.

6.        Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani

7.        Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan.

c.  Akibat-akibat Tanam Paksa

Bagi Belanda

1.    Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa

2.    Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar

3.    Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina, kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar.

4.    Belanda mendapatkan keuntungan (batiq slot) yang besar.

Bagi Indonesia

Dampak negatif :

1.    Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan

2.    Beban pajak yang berat

3.    Pertanian utamanya padi banyak mengalami kegagalan panen

4.    Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana.

5.    Jumlah penduduk Indonesia menurun.

Dampak positif :

1.    Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru

2.    Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.

Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan sistem politik ekonomi liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (Agrarische Wet), 1870.

G.    POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL SEJAK TAHUN 1870

1.  LATAR BELAKANG

a.        Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi namun memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Kerajaan Belanda.

b.       Berkembangnya faham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem Tanam Paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

c.        Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya (Indonesia). Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal, dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

d.       AdanyaTraktat Sumatera, 1871, yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Pelaksanaan politik ekonomi liberal ini dilandasi dengan beberapa peraturan diantaranya sebagai berikut :

1.      Indische Comptabiliteit Wet, 1867.

2.      Suiker Wet

3.      Agrarische Wet (Undang-undang Agraria),1870.

4.      Agrarische Besluit, 1870.

2.  PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

Sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan Imperialisme Modern (Modern Imperialism). sejak tahun tersebut di Indonesia telah diterapkan Opendeur Politiek yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Disamping modal swasta Belanda sendiri, modal swasta asing lain juga masuk ke Indonesia, seperti modal dari Inggris, Amerika, Jepang dan Belgia. Modal-modal swasta asing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah dan minyak. Sehingga perkebunan-perkebunan dibangun secara luas dan meningkat pesat.

3.  AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL

  Bagi Belanda :

1.      Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.

2.      Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Pada tahun 1870 luas tanah di pulau Jawa yang ditanami tebu seluas 54.176 bahu, maka dalam tahun 1900 meningkat menjadi 128.301 bahu.

3.      Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

  Bagi rakyat Indonesia :

1. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk
2. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula membawa akibat buruk bagi penduduk. Uang sewa tanah dan upah pekerja menurun.
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyak barang-barang impor dari Eropa.
5. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
6. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.

H. POLITIK ETIS

1.  Latar Belakang

a.   Pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi Belanda, namun menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.

b.   Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi.

c.   Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat.

d.   Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) seperti Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.

Tokoh tersebut memperjuangkan agar pemerintah Belanda meningkatkan kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi dan efisiensi. Perjuangan mereka kemudian dikenal sebagai Politik Etis. Politik ini kemudian didukung oleh Politik Asosiasi yang memandang perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan.

2.  Pelaksanaan Politik etis

Pada periode 1900 -1925 banyak kemajuan dan perubahan dicapai. Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut :

a.   Desentralisasi Pemerintahan

Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dilakukan secara sentralisasi. Seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat pemerintahan yang ada di Nederland. Sejak tahun 1854 dikeluarkan peraturan yang memberikan hak kepada parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ekonomi liberal.

b.   Irigasi

Sarana yang sangat vital bagi pertanian adalah sarana irigasi (pengairan). Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bau. Pada tahun 1908 berkembang menjadi 173.000 bau. Menurut rencana pada tahun 1890 akan dibangun irigasi seluas 427.000 bau selama 10 tahun.

c.   Emigrasi (Transmigrasi)

Dalam abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu.

d.   Edukasi

Pada mulanya pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi. Sekolah kelas I (angka satu) yang diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan dan berharta. Sedangkan sekolah kelas II (angka dua) diperuntukkan kepada anak-anak pribumi pada umumnya. Mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

3.   Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi

Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :

1.      Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.

2.      Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.

3.      Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.